Purwakarta – Perum Jasa Tirta (PJT) II berkesempatan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Diterbitkannya Perpres No.15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman di Gedung Graha Citarum Kantor Pusat PJT II, 18-19 April 2018.

Rakor yang dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Maritim Tb Haeru Rahayu, selain untuk melaksanakan percepatan Pengendalian dan Kerusakan DAS Citarum secara terpadu, juga untuk menyusun peraturan turunan dari Perpres No.15 Tahun 2018 berupa Peraturan Kementeriaan Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Kelembagaan dan Tata Kerja Tim DAS Citarum, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang tentang Rencana Aksi Satgas DAS Citarum.

Sementara itu, Direktur Utama PJT II Djoko Saputro, sangat mengapresiasikan dengan ditunjuknya PJT II sebagai tempat dari rapat koordinasi dilaksanakan. Beliau pun mengungkap bahwa PJT II selaku perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) akan selalu siap mendukung dan mensukseskan Citarum Harum, ujarnya saat pembukaan rakor di Istora Kawasan Wisata Grama Tirta Jatiluhur.

Salah satu wujud keseriusan PJT II dalam mendukung dan mensukseskan Citarum Harum, Djoko Saputro memberikan bantuan berupa 50 unit mesin Biopori secara simbolis kepada Komandan Sektor (Dansektor) I Satgas Citarum Kolonel Yanto, dan rencananya akan dibagikan keseluruh Satgas Citarum.

Turut hadir dalam rakor tersebut, diantaranya perwakilan dari Kemenko Maritim, Kemenko Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian BUMN, Sekretariat Kabinet, Kejagung RI, Pengadilan Tinggi, BPKP, KPK, Pemprov Jabar, Satgas Citarum, Kodam III Siliwangi dan Kepolisian, BUMN dan BUMD, serta beberapa perwakilan lainnya.