Tentang KIP


Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan langkah akomodasi kebutuhan informasi publik atas kinerja Perum Jasa Tirta II sebagai badan publik. Undang-Undang ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui menerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan turut serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam Undang-Undang ini mengamanatkan badan publik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yg bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik membuat prosedur layanan informasi publik di lingkungan Badan Publik.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi kepada Perum Jasa Tirta II dan karenanya menjadi sebuah kewajiban bagi Perum Jasa Tirta II sebagai badan publik untuk memenuhi permohonan tersebut selama tidak termasuk informasi yang dikecualikan dan/atau tidak memiliki dampak merugikan menurut uji konsekuensi. Dalam memenuhi informasi tersebut Perum Jasa Tirta II sejak tahun 2014 telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertugas dalam penerimaan, pemrosesan, pengkajian, serta pemenuhan informasi pubilk dan menyusun pedoman standar pelayanan informasi publik.

Permohonan informasi tersebut seyogyanya dilakukan melalui mekanisme dan standar yang ditentukan sebagai upaya menyamakan persepsi mengenai alur permohonan informasi publik sekaligus memberikan standar guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik.