Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memproleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak atas informasi menjadi relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.
Setiap badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Sejak tahun 2012, Perusahaan Umum Jasa Tirta II sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanan keterbukaan informasi publik dan terus berbenah diri dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik sehingga pada tahun 2016 Perum Jasa Tirta II meraih peringkat ke-10 BUMN terbaik pelaksana layanan informasi publik.
Dengan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik, Perum Jasa Tirta II berharap dapat termotivasi untuk lebih transparan, akuntabilitas yang tinggi serta berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya.